The Indonesian Corruption Eradication Commission  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mochammad Jasin, Komisaris, Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia Mochammad Jasin, Commissioner, Corruption Eradication Commission, Indonesia Korupsi Komisi Pemberantasan Indonesia, lebih dikenal sebagai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), adalah badan pemerintah penegak hukum yang luar biasa didirikan di akhir tahun 2003 untuk memerangi korupsi yang luar biasa yang telah menjadi sistemik dan juga berakar dalam kehidupan Indonesia, mempengaruhi kehidupan dan proses pengambilan keputusan dari hampir semua orang di negeri ini, dari pejabat eksekutif tertinggi ke terendah perwira polisi lalu lintas. The Indonesian Corruption Eradication Commission, better known as the KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), is an extraordinary government law-enforcement body set up at the end of 2003 to fight extraordinary corruption that had become systemic and well entrenched in Indonesian life, affecting the lives and decision-making processes of practically everyone in the country, from the highest executive official to the lowest traffic police officer. Sebelum KPK, enam lembaga dating kembali ke 1950-an telah dibentuk untuk memerangi korupsi. Before the KPK, six institutions dating back to the 1950s had been formed to combat corruption. Keberhasilan lembaga ini sebelumnya sangat pendek, terutama karena mereka hanya terfokus pada penegakan hukum. The successes of these previous institutions were very short-lived, mainly because they only focused on law enforcement. Di era sebelum tahun 1966, ada lembaga anti-korupsi "Paran" (aparatur Negara Komite Reformasi), yang mewajibkan semua pejabat negara untuk menyerahkan laporan kekayaan. In the era before 1966, there was the anti-corruption agency “Paran” (State Aparatur Reformation Committee), which obligated all state officers to submit wealth reports. Komite ini gagal karena hambatan dari aparat negara untuk menyerahkan laporan kekayaan. This committee failed because of the resistance from state officers to submit the wealth reports. Setelah Paran diberhentikan, Keputusan Presiden Nomor 275/1963 Operasi Budhi didirikan. After Paran was dismissed, Presidential Decree No. 275/1963 established Operasi Budhi. Upaya ini juga gagal karena birokrat dan pejabat negara yang dekat dengan presiden menentangnya. This attempt was also a failure because bureaucrats and state officers close to the president opposed it. Mereka petugas yang terlibat dalam tindak korupsi berhasil membujuk presiden untuk menghentikannya, alasan yang digunakan adalah bahwa operasi ini bisa mengganggu prestise Presiden. Those officers involved in corrupt acts succeeded in persuading the president to stop it, the reason used being that this operation could disturb the prestige of the president. Dalam Orde Baru Presiden Soeharto, upaya untuk memberantas korupsi telah dikurangi oleh pemerintah buruk. In the New Order of President Soeharto, efforts to eradicate corruption were reduced by bad government. Di satu sisi, banyak slogan dan lembaga anti-korupsi dikembangkan, tetapi di sisi lain pemerintah "melegalkan" tindakan korup di hukum dan kebijakan publik. On one hand, many slogans and anti-corruption agencies were developed, but on the other the government “legalised” corrupt acts in laws and public policy. Pada awal era ini, lembaga anti-korupsi baru yang disebut TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) didirikan. In the beginning of this era, a new anti-corruption agency called the TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) was established. Badan ini mandul. This agency was barren. Selanjutnya, sebagai respon terhadap protes mahasiswa ', pada tahun 1970 yang Empat Komite (Komite Empat) dibentuk. Next, as a response to students' protests, in 1970 the Komite Empat (Committee Four) was formed. Badan ini tak lebih dari produk retorika politik. This agency was nothing more than the product of political rhetoric. Satu-keberhasilan saja, jika kita dapat mengatakan demikian, dalam pemberantasan korupsi di bawah rezim Orde Baru Opstib (Operasi Bersih). The one and only success, if we may say so, in eradicating corruption under the New Order regime was Opstib (Clean Operation). Namun, operasi ini hanya ditangani dengan korupsi kecil di jalanan. However, this operation only dealt with petty corruption on the streets. Terakhir, di era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut disebut Tim Pemberantasan Tindak Pidana GABUNGAN Korupsi-TGPTPK (Anti-Korupsi Bersama Team) didirikan. Lastly, in the era of President Abdurrahman Wahid, the so-called Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-TGPTPK (Anti-Corruption Joint Team) was established. Menurut Mahkamah Agung (dengan cara peninjauan kembali), keberadaan dan struktur lembaga itu tidak teratur, dan itu diberhentikan. According to the Supreme Court (by means of judicial review), the existence and structure of the agency was irregular, and it was dismissed. Dibandingkan operasi ini sebelumnya, KPK jauh lebih solid track record berutang banyak pada kontemplasi yang komprehensif tentang bagaimana korupsi yang sistemik telah menjadi pada waktu itu menjabat. Compared to these earlier operations, the KPK's much more solid track record owes much to its comprehensive contemplation of how systemic corruption had become at the time that it took office. Penegakan hukum saja tidak akan pernah cukup, melainkan harus disertai dengan upaya pencegahan, pengawasan dan koordinasi dari semua lembaga penegak hukum yang terlibat dalam kasus korupsi pengolahan, dan partisipasi masyarakat. Law enforcement alone would never have sufficed; it had to be accompanied by prevention efforts, supervision and coordination of all law-enforcement institutions involved in processing corruption cases, and the participation of the public. Semua keprihatinan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menetapkan kewenangan KPK, kekuasaan dan tugas penegakan hukum secara komprehensif tersebut, serta aturan utama KPK internal, termasuk tugas dan tugas setiap deputi dan direktorat dari KPK, serta prasyarat untuk pengangkatan komisaris perusahaan. All these concerns were provided for in Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, which sets out the KPK's authority, powers and duties of law enforcement in aforementioned comprehensive manner, as well as the KPK's main internal rules, including the duties and tasks of each deputy and directorate of the KPK, as well as the prerequisites for the appointment of its commissioners. Dalam melaksanakan operasi penegakan hukum, KPK mengikuti hukum utama Indonesia anti-korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, juncto UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No 28 Tahun 1999 tentang Bebas Korupsi Pemerintahan negara, dan bahkan non-spesifik tindakan korupsi seperti UU No 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang. In conducting law-enforcement operations, the KPK follows the main Indonesian anti-corruption laws, namely Law No. 31 of 1999, juncto Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, and Law No. 28 of 1999 on Corruption-Free State Governance; and even non-corruption specific acts such as Law No. 25 of 2003 on Money Laundering. Dalam mengatur kegiatan KPK sehari-hari, UU No 30 Tahun 2002 kemudian diikuti dengan peraturan pendukung internal KPK, termasuk PER-08/01/XII/2008 No Hukum Komisaris tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, mana memurnikan tugas dan tugas masing-masing deputi dan direktorat sesuai dengan kebutuhan organisasi KPK waktu itu, dan KEP-06/P.KPK/02/2004 No Hukum Komisaris pada Kode Etik Komisaris KPK, yang menetapkan standar-standar perilaku yang harus ditaati oleh Pimpinan dalam rangka melakukan kedua untuk memastikan emas-standar dari komisaris serta menetapkan contoh penting bagi karyawan KPK, serta pegawai lembaga pemerintah lainnya dalam negara di mana contoh tersebut telah untuk sebagian besar kurang selama setidaknya tiga dekade. In regulating the KPK's day-to-day activities, Law No. 30 of 2002 was later accompanied by supporting internal KPK regulations, including Commissioners' Ruling No. PER-08/01/XII/2008 on the Organization and Management of the KPK, which refines the duties and tasks of each deputy and directorate according to the KPK's organizational needs of the time; and Commissioners' Ruling No. KEP-06/P.KPK/02/2004 on the Code of Ethics of the Commissioners of the KPK, which sets out the behavioural standards that must be adhered to by the KPK commissioners in order both to ensure gold-standard conduct from the commissioners as well as to set an important example for KPK employees, as well as the employees of other government institutions in a country where such examples have been for the most part lacking over at least three decades.  KPK memiliki beberapa fitur unik dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya. The KPK has some unique features compared to other law-enforcement agencies. Lima komisaris dan dua penasehat (meskipun seharusnya empat) memimpin 639 staf komisi. Five commissioners and two advisors (although it is supposed to be four) lead the commission's 639 staff. KPK independen dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan semua kekuatan lain. The KPK is independent from the executive, legislature, and judiciary, and any other powers. Secara finansial, KPK diaudit oleh Badan Audit Agung Indonesia dan harus bertanggung jawab kepada publik. Financially, the KPK is audited by the Indonesian Supreme Audit Board and should be responsible to the public. Dalam melakukan tugasnya, KPK memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengkoordinasikan Kejaksaan Agung serta Polri dalam menangani perkara korupsi. In doing its tasks, the KPK has the authority to supervise and coordinate the Attorney General's Office as well as the National Police in handling corruption cases. Menurut pasal 6 UU No 30 tahun 2002, KPK memiliki lima kategori tugas, wewenang dan kewajiban, sebagai berikut: According to the article 6 of Law No. 30, 2002, the KPK has five categories of duties, authorities and obligations, as follows: 1. 1. Untuk berkoordinasi dengan instansi berwenang melakukan pemberantasan TPK; To coordinate with institutions authorized to combat acts of corruption; 2. 2. Untuk mengawasi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi; To supervise institutions authorized to combat acts of corruption; 3. 3. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK; To conduct preliminary investigations, investigations and prosecutions of acts of corruption; 4. 4. Untuk melakukan pencegahan korupsi-kegiatan, dan, To conduct corruption-prevention activities; and, 5. 5. Untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. To conduct monitoring of state governance. KPK berwenang melakukan pra-investigasi, penyelidikan, dan penuntutan kasus korupsi yang: The KPK is authorized to conduct pre-investigations, investigations, and prosecutions of corruption cases that: 1. 1. Melibatkan aparat penegak hukum, pejabat negara, dan individu lain terhubung ke korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum atau pejabat negara; Involve law enforcers, state officials, and other individuals connected to corrupt acts perpetrated by law enforcers or state officials; 2. 2. Telah dihasilkan perhatian publik yang signifikan; dan / atau Have generated significant public concern; and/or 3. 3. Telah kehilangan negara setidaknya rupiah miliar Indonesia (Rp 100.000) Have lost the state at least a billion Indonesian rupiah (USD 100,000) Tantangan ke depan Challenges ahead Dalam beberapa tahun terakhir, yang korup telah berjuang kembali dengan cara yang berbeda, melalui berbagai metode dan saluran. In recent years, the corrupt have fought back in different ways, through various methods and channels. Sebagai contoh, pengadilan biasa belum memberikan banyak dukungan karena banyak yang korup telah dibebaskan oleh vonis mereka. For example, the ordinary courts have not been giving much support as many of the corrupt have been freed by their verdicts. Beberapa aspek korupsi belum tindak pidana, misalnya, korupsi sektor swasta sepenuhnya. Some aspects of corruption have not yet been criminalized, for example, wholly private sector corruption. Rancangan Undang-Undang Acara Pidana diubah juga belum disahkan. The amended draft Law of Criminal Procedure has also not yet been passed. Hukum ini penting karena alasan bahwa pada saat KPK tidak dapat memiliki penyidik sendiri dan jaksa. This law is important for the reason that at the moment the KPK cannot have its own investigators and prosecutors. Its peneliti harus datang dari polisi dan jaksa dari Kejaksaan Agung. Its investigators must come from the police and prosecutors from the Attorney General's Office. Selain itu, hal-hal tentang perlindungan saksi, penangkapan sah komunikasi, dan laporan kekayaan belum diselesaikan. Besides that, matters concerning witness protection, lawful interception of communications, and wealth reports have not been settled. Hukum baru lulus dari Pengadilan Anti-Korupsi juga menimbulkan tantangan baru kepada KPK. The newly-passed law of the Anti-Corruption Court also poses new challenges to the KPK. Undang-undang mengharuskan bahwa di beberapa daerah Anti-Korupsi Pengadilan harus ditetapkan. The law requires that in some regions Anti-Corruption Courts should be established. Saat ini hanya ada satu Anti-Korupsi Pengadilan, di Jakarta. Presently there is only one Anti-Corruption Court, in Jakarta. Menimbang bahwa KPK tidak memiliki kantor cabang, setelah pengadilan daerah akan mengajukan beberapa masalah koordinasi teknis selama persidangan. Considering that the KPK does not have branch offices, having regional courts would pose some technical coordination problems during trial. Pada tahun 2009, KPK harus menghadapi tes yang sangat berat. In 2009, the KPK had to face a very heavy test. Ketua telah dihapus dari jabatannya karena dugaan keterlibatan dalam kasus serius. The chairman was removed from his position because of allegations of involvement in a serious case. Hal ini diikuti oleh kasus dibuat kotor ditujukan untuk dua komisaris. This was followed by dirty fabricated cases aimed at two commissioners. Penghapusan komisaris ini akan melumpuhkan kemampuan operasional KPK, seperti di bawah undang-undang tentang KPK, sekali komisaris adalah dinyatakan sebagai tersangka dalam penyelidikan kriminal, dia akan dihentikan sementara. The removal of these commissioners would have crippled the KPK's operational capabilities, as under the law on the KPK, once a commissioner is declared a suspect in a criminal investigation, he or she will be temporarily suspended. Setelah dituntut, ia akan dihentikan secara permanen dari posisi. Once prosecuted, he or she will be terminated permanently from the position. Berdasarkan aturan yang ada pada pengambilan keputusan dari komisaris KPK sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, satu lagi komisaris ditangguhkan akan berarti bahwa KPK akan kehilangan kemampuannya untuk mengambil tindakan. Under the existing rules on decision-making of the KPK commissioners as mandated by law, one more suspended commissioner would mean that the KPK would lose its ability to take action. Untungnya, dalam kasus-kasus terakhir kebenaran akhirnya terungkap. Fortunately, in the latter cases the truth was finally revealed. Selain tantangan dari faktor eksternal seperti digambarkan di atas, beberapa tantangan yang internal. Other than challenges from external factors as illustrated above, some challenges are internal. Pertama, sumber daya manusia KPK kecil jika dibandingkan dengan 220 juta dan luas geografi Indonesia. Firstly, the human resources of the KPK are small when compared to the 220 millions and vast geography of Indonesia. Kedua, gedung KPK saat ini tidak cukup memberikan ruang yang tepat untuk semua personil. Secondly, the current KPK building is not really providing enough proper rooms for all personnel. Anggaran yang diusulkan untuk sebuah bangunan baru belum disetujui belum oleh parlemen. The proposed budget for a new building has not been approved yet by the parliament. Ketiga, KPK tidak berwenang untuk menunjuk penyidik dan jaksa ke kantor. Thirdly, the KPK is not authorized to appoint investigators and prosecutors into office. Keempat, KPK saat ini masih harus meminjam fasilitas penahanan dari polisi. Fourthly, the KPK currently still has to borrow detention facilities from the police. Belajar dari kegagalan badan-badan anti-korupsi di Indonesia sebelumnya, KPK telah mengambil beberapa tindakan untuk menghindari kesalahan yang sama. Learning from the failure of previous anti-corruption agencies in Indonesia, the KPK has taken some measures to avoid the same mistakes. Pertama dan sangat penting, filsafat utama dipilih oleh komisaris saat ini adalah integrasi prioritas preventif dan represif melalui komunikasi ditingkatkan antara kegiatan utama KPK. Firstly and very importantly, the main philosophy chosen by the commissioners at present is the integration of preventive and repressive priorities through enhanced communication between the KPK's main activities. Proaktif manifestasi dari filosofi ini mengambil bentuk kegiatan represif penegakan hukum yang dimulai ketika lembaga-lembaga yang dianggap untuk menunda respon yang tepat dalam menangani rekomendasi pencegahan. Proactive manifestations of this philosophy take form in repressive law-enforcement activities that are initiated when institutions are deemed to delay a proper response in addressing preventive recommendations. Lembaga yang telah menerima rekomendasi anti-korupsi dan yang telah gagal untuk melaksanakan perubahan dan memulai reformasi birokrasi sekarang beresiko menjadi sasaran untuk tindakan represif penegakan hukum. Institutions which have received anti-corruption recommendations and which have failed to implement change and initiate bureaucratic reforms are now at risk of being targeted for repressive law-enforcement action. Sinergis, lembaga yang sedang diproses secara hukum berikut penegakan hukum represif oleh KPK juga mendapat dukungan dari KPK dalam bidang pencegahan korupsi. Synergistically, institutions that are being processed according to law following repressive law enforcement by the KPK are also given support from the KPK in the area of corruption prevention. Dalam keadaan tertentu, KPK akan melakukan analisis peraturan internal lembaga dan peraturan dan mendiskusikan hasil dengan lembaga, untuk memastikan apakah aturan internal tersebut membuat potensi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau rentan terhadap korupsi. In certain circumstances, the KPK will conduct analysis of an institution's internal rules and regulations and discuss the results with the institution, to ascertain whether such internal rules create potential for abuse of authority, conflicts of interest, or are prone to corruption. Diskusi diarahkan untuk perbaikan aturan-aturan internal. Discussions are geared to the improvement of those internal rules. Filsafat saat ini mengkonsolidasikan langkah-langkah represif penegakan hukum dengan tindakan preventif yang diadopsi melalui keterlibatan signifikan KPK dalam upaya nasional untuk membersihkan dua institusi prioritas di Indonesia sehubungan dengan pemberantasan korupsi: birokrasi dan peradilan. This current philosophy of consolidating repressive law-enforcement measures with preventive measures is being adopted through the KPK's significant involvement in a national effort to clean up two priority institutions in Indonesia in respect of corruption eradication: the bureaucracy and the judiciary. Semua pemangku kepentingan memahami bahwa setiap kemajuan yang signifikan dalam mencabut korupsi sistemik di Indonesia tergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi dan peradilan. All the stakeholders understand that any significant advancement in uprooting Indonesia's systemic corruption depends on the success of bureaucratic and judicial reform. Karena lembaga-lembaga ini merupakan bagian penting dari ekosistem korupsi, mengubah mereka ke dalam instrumen bersih untuk memberantas korupsi akan menghancurkan sistem lama, menyediakan dasar untuk lebih lanjut, reformasi nasional yang lebih baik dan lebih cepat. Because these institutions are vital parts of the corruption ecosystem, changing them into clean instruments for combating corruption will destroy the old system, providing a basis for further, better and faster national reforms. Inilah sebabnya mengapa KPK secara aktif terlibat dalam reformasi birokrasi nasional. This is why the KPK is actively involved in national bureaucratic reform. KPK juga menggalang dukungan publik dengan peningkatan kesadaran. The KPK is also rallying public support by raising awareness. Hal ini dilakukan melalui pendidikan publik tentang bahaya dan dampak korupsi, cara untuk menghindari terlibat dalam korupsi, dan motivasi lain untuk menghentikan korupsi di Indonesia. This is done through educating the public about the danger and impact of corruption, ways to avoid being involved in corruption, and other motivations to stop corruption in Indonesia. Kegiatan menunjukkan beberapa hasil positif bila kasus fabrikasi terhadap dua komisaris membangkitkan menunjukkan dukungan publik besar bagi KPK, karena kinerja yang baik dan integritas personilnya. The activities showed some positive results when the fabricated cases against the two commissioners aroused a show of great public support for the KPK, because of its good performance and the integrity of its personnel. Kemajuan dalam penegakan hukum represif Progress in repressive law enforcement caseload KPK dalam kegiatan penegakan hukum sebagai tanggal 15 Desember 2009 adalah sebagai berikut: The KPK's caseload in law enforcement activities as of 15 December 2009 is as follows:
• 17 anggota parlemen • 17 members of parliament • Lima menteri atau kepala pada tingkat menteri • Five ministers or heads at ministerial level • Lima gubernur provinsi • Five provincial governors • Salah satu gubernur bank sentral dan empat deputi gubernur • One governor of the central bank and four deputy governors • 18 walikota dan bupati atau kepala kabupaten • 18 mayors and heads of regents or districts • Enam komisaris pemilihan umum, tokoh-tokoh peradilan; komisaris anti-monopoli • Six commissioners of general elections; judicial figures; anti-monopoly commissioners • Tiga duta besar dan empat konsul-jenderal, termasuk mantan Kepala Kepolisian Nasional • Three ambassadors and four consul-generals, including a former chief of the National Police • jaksa senior, penyidik KPK sendiri, banyak pejabat tinggi pemerintah di eselon I & II (direktur jenderal, sekretaris jenderal, deputi, direktur, dll) • Senior prosecutors, the KPK's own investigators, many high-ranking government officials at echelon I & II (director general, secretary general, deputy, director, etc.) • High-peringkat eksekutif sektor swasta yang terlibat dalam korupsi di sektor publik • High-ranked private sector executives involved in corruption in the public sector KPK memiliki tingkat keyakinan 100 persen dalam semua kasus yang telah diproses yang telah mencapai pengadilan. The KPK has a 100 per cent conviction rate in all cases that it has processed that have reached the courts. Memulihkan aset dicuri Recovering stolen assets Salah satu indikator terbaik dari keberhasilan KPK dalam menjalankan aktivitas represif penegakan hukum dalam pengembalian aset negara yang dicuri. One of the best indicators of the KPK's success in performing its repressive law-enforcement activities is in the return of stolen state assets. Selama hari-hari awal, KPK dikecam karena tidak dapat memulihkan aset melebihi biaya menjalankan KPK. During its early days, the KPK was criticized for not being able to recover assets exceeding the cost of running the KPK. Baru-baru ini, situasi ini telah berubah secara dramatis. Recently, this situation has changed dramatically. Sedangkan pada tahun 2005 itu kembali di bawah tujuh miliar rupiah untuk treasury, dan tahun 2006 hanya di bawah 13 miliar, pada tahun 2007 angka itu sudah berakhir 48000000000, dan pada tahun 2008 dan 2009 lebih dari 411000000000 dan 142 miliar. Whereas in 2005 it returned just under seven billion rupiah to the treasury, and in 2006 just under 13 billion, in 2007 the figure was over 48 billion, and in 2008 and 2009 more than 411 billion and 142 billion respectively. Keberhasilan KPK dalam memulihkan aset didukung oleh beberapa faktor internal, yang meliputi: The KPK's success in recovering assets was supported by some internal factors, which include: 1. 1. Independensi KPK; The independence of the KPK; 2. 2. Lengkap otoritas penegak hukum (pra-penyelidikan, penyidikan, penuntutan) dari tindak pidana korupsi; Complete law-enforcement authority (pre-investigation, investigation, prosecution) of criminal acts of corruption; 3. 3. Wewenang untuk mengawasi dan mengkoordinasikan penanganan kasus korupsi oleh semua lembaga penegak hukum lainnya; Authority to supervise and coordinate the handling of corruption cases by all other law-enforcement agencies; 4. 4. Wewenang untuk tekan dan merekam percakapan; Authority to tap and record conversations; 5. 5. Tidak perlu izin dari otoritas apapun sebelum memulai sebuah kasus terhadap seorang pejabat publik yang tinggi-profil; No need for clearance from any authority before initiating a case against a high-profile public official; 6. 6. Wewenang untuk meminta data pada kekayaan, rincian pajak dan urusan keuangan terhadap tersangka dari bank atau lembaga keuangan lainnya; Authority to request data on the wealth, tax details and financial affairs of suspects from banks or other financial institutions; 7. 7. Otoritas untuk memerintahkan instansi terkait untuk memblokir rekening tersangka, terdakwa, atau pihak terkait; Authority to order relevant institutions to block the accounts of a suspect, defendant, or connected party; 8. 8. Wewenang untuk menghentikan sementara transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan bentuk lain dari kontrak, atau untuk sementara membatalkan izin, lisensi dan konsesi jika ada indikasi korupsi; Authority to temporarily halt financial transactions, trade transactions, and other forms of contracts, or to temporarily annul permits, licenses and concessions if there is an indication of corruption; 9. 9. Otoritas untuk memerintahkan instansi terkait untuk melarang orang dari bepergian ke luar negeri; Authority to order relevant institutions to ban individuals from travelling abroad; 10. 10. Kapasitas untuk meminta bantuan dari Interpol Indonesia atau Lembaga Penegakan Hukum bangsa-bangsa lain; dan, Capacity to request assistance from Interpol Indonesia or Law Enforcement Agencies of other nations; and, 11. 11. Komprehensif dukungan teknologi informasi. Comprehensive information technology support. Dalam keadaan tertentu KPK dapat mengambil alih dakwaan atau penuntutan, misalnya, jika laporan tentang tindakan korupsi telah diabaikan, jika pengolahan kasus berlangsung terlalu lama tanpa alasan yang sah, jika proses penanganan adalah sendiri terjebak oleh tindakan korup, atau jika kasus ini terhambat oleh campur tangan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Under certain circumstances the KPK can take over an indictment or a prosecution, for example, if a report about an act of corruption has been ignored, if the processing of a case goes on for too long without a valid reason, if the handling process is itself mired by corrupt acts, or if the case has been hampered by executive, legislative, or judicial interference. Selain melakukan penindakan langsung oleh memproses kasus untuk Pengadilan Anti-Korupsi, KPK juga berkoordinasi dan mengawasi aparat penegak hukum dari polisi dan Kejaksaan Agung. Aside from performing direct repressive law enforcement by processing cases for the Anti-Corruption Court, the KPK also coordinates and supervises law enforcement officers from the police and the Attorney General's Office. Koordinasi upaya-upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara rapat. Coordination of law-enforcement efforts is conducted by way of meetings. Hasil rapat koordinasi tersebut mencakup: (i) membentuk sebuah pola untuk koordinasi dan pengawasan dalam penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi, (ii) menciptakan mekanisme untuk mengambil alih kasus korupsi oleh lembaga yang terlibat, (iii) membangun koordinasi dan supervisi bahan, termasuk sinkronisasi data kasus korupsi yang telah dilaporkan atau ditransfer ke KPK, serta kriteria tetapkan untuk kasus-kasus korupsi tertentu yang perlu diawasi. The results of such coordinating meetings include: (i) establishing a pattern for coordination and supervision in investigation and prosecution of corruption cases, (ii) establishing mechanisms for the taking over of corruption cases by involved institutions, (iii) establishing of coordination and supervision material, including the synchronisation of corruption case data that had been reported or transferred to the KPK, as well as establishing criteria for certain corruption cases that need to be supervised. Kemajuan pada pencegahan Progress on prevention Deputi Bidang Pencegahan juga melakukan koordinasi, termasuk: (i) berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong realisasi program Nasional Single Identification Number, (ii) koordinasi dengan unit pengawasan internal di semua lembaga pemerintah, (iii) koordinasi dengan instansi pemerintah dan BUMN dalam membuat persediaan semua aset negara di bawah kendali yang tidak sah dari pejabat dan mantan pejabat, mengakibatkan beberapa pejabat memiliki kembali aset secara sukarela, (iv) berkoordinasi dengan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara untuk memperoleh informasi tentang pejabat publik yang juga bertindak sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (dengan semua konflik kepentingan yang memerlukan dalam pengaturan semacam itu), dan, (v) koordinasi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KemPan) untuk memicu reformasi birokrasi nasional. The Deputy for Prevention also conducts coordination, including: (i) coordinating with the Minister of Home Affairs to push for the realization of the National Single Identification Number program, (ii) coordinating with the internal monitoring units of all government institutions, (iii) coordinating with government institutions and State Owned Enterprises in making inventories of all state assets under the unauthorized control of officials and former officials, resulting in several officials having returned assets voluntarily, (iv) coordinating with the State Ministry of State Owned Enterprises to obtain information on public officials who also act as Commissaries at State Owned Enterprises (with all the conflicts of interest that entail in that sort of arrangement), and, (v) coordinating with the State Ministry of Administrative Reform (KemPan) to trigger national bureaucratic reform. Mengembangkan transparansi berkaitan dengan pejabat publik dengan menghapus beberapa komisi / tugas dianggap oleh KPK menjadi upaya nyata dalam menghindari konflik kepentingan, dan merupakan salah satu cara menerapkan pasal 7 dan 8 dari Konvensi PBB Menentang Korupsi, yang Indonesia meratifikasi dan diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Developing transparency with regards to public officials by abolishing multiple commissions/duties is deemed by the KPK to be a real effort in avoiding conflicts of interest, and is one way of implementing articles 7 and 8 of the United Nations Convention Against Corruption, which Indonesia ratified and adopted through the promulgation of Law No. 7 of 2006. KPK juga terus meningkatkan transparansi tentang bagaimana pejabat publik menjalankan urusan mereka dengan meningkatkan kepatuhan dengan Kekayaan Pelaporan, serta efektivitas yang laporan tersebut diperiksa dan dikonfirmasi. The KPK also continues to improve the transparency of how public officials conduct their affairs by increasing the compliance with Wealth Reporting, as well as the effectiveness with which such reports are examined and confirmed. Selain ini, pemantauan lebih lanjut KPK tentang gratifikasi (pemberian hadiah kepada pejabat publik yang menetapkan preseden untuk merusak perilaku di jalan, atau diberikan dalam kepentingan menjaga merusak hubungan) lebih mendukung push untuk transparansi sebagai alat pencegahan . Other than this, the KPK's continued monitoring of gratification (the giving of gifts to public officials which sets a precedent for corrupting behaviour down the road, or given in the interest of maintaining corrupting relations) further supports its push for transparency as a means of prevention. Pada tahun 2005 jumlah laporan gratifikasi adalah 50, pada tahun 2006, 326; pada tahun 2007, 249; pada tahun 2008, 224, dan sampai 15 Desember di 2009, 287. In 2005 the number of gratification reports was 50; in 2006, 326; in 2007, 249; in 2008, 224; and up to 15 December in 2009, 287. Tingkat kepatuhan Pelaporan Kekayaan dari 2004 sampai dengan Agustus 2009 adalah ditunjukkan dalam grafik berikut: The rate of Wealth Reporting compliance from 2004 to August 2009 is shown in the following graph:  KPK menyadari bahwa korupsi terkadang dipicu oleh sistem yang buruk, sehingga juga menggunakan wewenang pengawasan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan administrasi negara dan lembaga publik untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga dan untuk memantau pelaksanaan rekomendasi. The KPK realizes that corruption sometimes is triggered by a bad system, so it also uses its monitoring authority to evaluate the administrative management systems of state and public institutions to provide recommendations to these institutions and to monitor the implementation of the recommendations. KPK telah memeriksa beberapa sistem dan lembaga, misalnya: agen tanah, sistem administrasi impor, anggaran negara, perpajakan, perbendaharaan negara, dan manajemen tenaga kerja migran. The KPK has reviewed some systems and institutions, for example: the land agency, import administration system, state budgeting, taxation, state treasury, and management of migrant labor. Pemilihan sistem administrasi yang harus ditinjau ulang berdasarkan ukuran anggaran di bawah sistem, maka nomor rentan terhadap korupsi karena kelemahan sistemik, dan dampaknya terhadap perekonomian nasional dan pelayanan publik. The choice of which administration system should be reviewed is based on the size of the budget under the system, the numbers prone to corruption due to systemic weaknesses, and its impact on the national economy and public service. Bekerja sama dengan instansi terkait, KPK sekarang memantau pelaksanaan rencana aksi ini lembaga '. Working closely with the relevant institutions, the KPK is now monitoring the implementation of these institutions' action plan. Beberapa penelitian dan survei telah dilakukan agar usaha pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien. Some studies and surveys have been done to make the efforts to eradicate corruption more effective and efficient. Survei pada persepsi publik terhadap KPK, integritas survei untuk menilai tingkat pelayanan publik di beberapa institusi, anti-korupsi inisiatif penilaian survei, studi tentang tata pemerintahan yang baik di daerah dan sosialisasi pelaksanaan prinsip-prinsip untuk daerah lain, studi tentang pengadaan publik elektronik, dan sebuah studi tentang tata kelola perusahaan yang baik di beberapa perusahaan milik negara dan perusahaan swasta yang terdaftar di bursa saham adalah beberapa contoh. Surveys on public perceptions towards the KPK, an integrity survey to assess the level of public services in some institutions, an anti-corruption initiatives assessment survey, a study on good governance in regions and the disseminating of the implementation of its principles to other regions, a study on electronic public procurement, and a study on good corporate governance in some state-owned enterprises and private companies that are listed on the stock exchange are some examples. Dalam jangka panjang, untuk menciptakan generasi baru yang antikorupsi KPK telah program-program anti-korupsi pendidikan. In the longer term, for the creation of a new generation that rejects corruption the KPK has anti-corruption education programs. Ini termasuk berbagai kampanye, pengembangan modul anti-korupsi untuk sekolah, anti-korupsi program pendidikan, menyebarluaskan "Kejujuran Shop" konsep (membayar untuk apa yang Anda lakukan dengan meletakkan uang dalam kotak, tidak memberikannya kepada kasir), perekrutan kader anti-korupsi, dan seminar. These include various campaigns, the development of anti-corruption modules for school, anti-corruption education programs, disseminating the "Honesty Shop" concept (pay for what you take by putting the money in a box, not giving it to a cashier), recruitment of anti-corruption cadres, and seminars. Kerjasama Internasional International cooperation Integritas Survei tersebut dilakukan setelah kerjasama komprehensif dan peningkatan kapasitas manajemen pengetahuan pada integritas KPK dengan lembaga-lembaga Korea Selatan, yakni Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan Korea Anti-Korupsi dan Komisi Hak Sipil (ACRC). The aforementioned Integrity Survey was conducted after comprehensive cooperation and capacity building of the KPK's knowledge management on integrity with South Korean agencies, namely the Korea International Cooperation Agency (KOICA) and the Korean Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC). Dengan menggunakan konsep mengukur dan meningkatkan integritas dari Korea Selatan, KPK telah melakukan dialog intens dalam meningkatkan skor integritas lembaga publik-skor terendah. By using concepts of measuring and improving integrity from the South Koreans, the KPK has initiated intense dialogue in improving the integrity scores of the lowest-scoring public institutions. Beberapa alat-alat lain belajar dari ACRC termasuk anti-korupsi penilaian inisiatif dan penilaian dampak korupsi. Some other tools learned from the ACRC include anti-corruption initiatives assessment and corruption impact assessment. KPK juga telah belajar banyak dari kerjasama dan korespondensi dengan banyak lembaga anti-korupsi sesama di Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik Selatan, seperti Badan Pencegah Rasuah Malaysia, Brunei Biro Mencegah Rasuah; Thai Komisi Nasional Anti Korupsi ; Ombudsman Filipina, Hong Kong Komisi Independen Anti Korupsi; di New South Wales Komisi Independen Anti Korupsi, dan Biro Investigasi Korupsi Pratices Singapura. The KPK has also learned much from its cooperation and correspondence with many fellow anti-corruption agencies in South East Asia, East Asia and the South Pacific, such as the Malaysian Badan Pencegah Rasuah; the Brunei Biro Mencegah Rasuah; the Thai National Counter Corruption Commission; the Philippine Ombudsman; the Hong Kong Independent Commission Against Corruption; the New South Wales Independent Commission Against Corruption; and the Singapore Corrupt Pratices Investigation Bureau. Kerjasama berkisar di seluruh kegiatan penegakan hukum, pelatihan, dan dialog pada pencegahan korupsi. Cooperation ranges across law enforcement activities, training, and dialogue on corruption prevention. Internal lainnya faktor kunci keberhasilan KPK manajemen sumber daya manusia, sistem whistle blowing internal, dan kepatuhan terhadap kode etik perusahaan. The other internal key success factor of the KPK is its human resource management, internal whistle-blowing system, and compliance to its code of conduct. Sistem manajemen sumber daya manusia termasuk independen dan membuka rekrutmen, pengukuran kinerja dan evaluasi, jenjang karir, remunerasi yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga pemerintah lainnya, dan tunjangan berdasarkan kinerja The human resource management system includes independent and open recruitment, performance measurement and evaluation, career paths, better remuneration compared to other government agencies, and allowances based on performance Sinergi antara penindasan dan pencegahan Synergy between repression and prevention Seperti disebutkan di atas, komisaris saat ini tertarik untuk mengembangkan hubungan yang lebih sinergis antara kegiatan hukum preventif dan represif penegakan hukum. As mentioned above, the current commissioners are keen on developing a more synergistic relationship between preventive and repressive law enforcement activities. Contoh ini termasuk melakukan penggerebekan pada penyuapan di Bea dan Cukai tempat pada Mei 2008, serta analisis peraturan internal di Bank Indonesia. Examples of this include the conducting of raids on bribery at the Customs and Excise premises in May 2008, as well as analysis of internal rules at Bank Indonesia. Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab penuh atas upaya pencegahan korupsi, KPK secara aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga percontohan di Indonesia. As an independent agency that is fully responsible for corruption prevention efforts, the KPK is actively involved in planning and implementing bureaucratic reform at various pilot institutions in Indonesia. Departemen Keuangan adalah salah satu lembaga yang telah melaksanakan upaya reformasi birokrasi. The Ministry of Finance is one institution that has implemented bureaucratic reform efforts. Untuk unit pelayanan tertentu dengan Departemen Keuangan, seperti Bea Cukai Tanjung Priok Kantor Pelayanan Umum, perbaikan gaji yang besar. For certain service units under the Ministry of Finance, such as the Tanjung Priok Customs General Services Office, salary improvements were substantial. Sayangnya, perbaikan gaji tersebut tidak meningkatkan kinerja atau integritas personel. Unfortunately, those salary improvements did not improve the performance or integrity of the personnel. Penyuapan adalah pelanggaran umum, bahkan sebagai upaya reformasi yang sedang dilakukan. Bribery was a common transgression, even as reform efforts were being conducted. KPK, bekerjasama dengan Bea dan Cukai Internal Kepatuhan Divisi, dilakukan penggerebekan di Jalur Hijau (pengurusan dokumen dari perusahaan yang kredibel), dan Red Line (pengolahan dokumen untuk barang berbahaya) di kantor, serta di Kendaraan digunakan oleh petugas yang bekerja di sana. The KPK, in cooperation with the Customs and Excise Office's Internal Compliance Division, performed raids at the Green Line (processing of documents from credible companies) and the Red Line (processing documents for dangerous goods) at the office, as well as on the vehicles used by officers working there. Serangan melibatkan sekitar 60 personel KPK, dan mereka menemukan bukti penyuapan sebesar USD 50.000 dalam beberapa jam operasi. The raid involved around 60 KPK personnel, and they discovered evidence of bribery amounting to USD 50,000 in several hours of operations. Dari penggerebekan, beberapa pejabat di Kantor Bea dan Cukai dapat diproses lebih lanjut oleh sistem hukum. From the raids, several officials at the Customs and Excise Office may be processed further by the legal system. Diharapkan bahwa serangan akan memberikan shock therapy bagi lembaga yang belum diperhatikan rekomendasi, mendorong mereka untuk memperbaiki diri dan mendorong pengguna jasa umum agar berhenti menawarkan suap. It is hoped that the raids will provide shock therapy for institutions that have not heeded recommendations, encourage them to improve themselves and encourage users of public services to stop offering bribes. KPK telah memproses kasus yang melibatkan pejabat dari Bank Indonesia. The KPK has processed a case involving an official from Bank Indonesia. Hal ini juga membantu bank dengan mengintensifkan upaya pencegahan, menganalisis peraturan Bank Indonesia internal yang menciptakan potensi konflik kepentingan, termasuk tentang perlindungan hukum bagi petugas dan tentang perjalanan kerja. It also assisted the bank by intensifying preventive efforts, analysing Bank Indonesia internal rules that created potential conflicts of interest, including those regarding legal protection for personnel and regarding work-related travel. Masa depan The future KPK ditentukan bahwa untuk memberantas korupsi memerlukan bukan hanya shock therapy oleh tindakan represif, tetapi juga upaya pencegahan banyak. The KPK is determined that to eradicate corruption requires not only shock therapy by repressive actions, but also many prevention efforts. KPK telah belajar dari rekan-rekan di negara-negara lain, terutama dari Hong Kong, bahwa program anti-korupsi yang serius akan membutuhkan minimal dua dekade untuk menghasilkan hasil yang nyata. The KPK has been learning from counterparts in other nations, especially from Hong Kong, that any serious anti-corruption program will need a minimum of two decades to produce real results. KPK didedikasikan untuk mencabut korupsi dalam jangka panjang, dan memang strategi seperti yang disebutkan di atas adalah pendekatan jangka panjang. The KPK is dedicated to uprooting corruption in the long term, and indeed its strategies as stated above are long-term approaches. KPK juga mengakui bahwa korupsi menjadi lebih dan lebih global, dan bahwa kerjasama internasional sangat penting untuk mengatasi intrik rumit dan canggih para penjahat, serta partisipasi dan dukungan dari masyarakat. The KPK recognizes also that corruption is becoming more and more globalized, and that international cooperation is vital to counter the complicated and sophisticated machinations of criminals, as well as participation and support from the public. Kami yakin bahwa masa depan akan membawa kerja sama yang lebih berguna dalam upaya anti-korupsi di wilayah ini dan seterusnya. We are confident that the future will bring more fruitful cooperation in anti-corruption efforts within this region and beyond. Diposting pada 2010/03/29 Posted on 2010-03-29 |
Latest Posts
Monday, May 3, 2010
The Indonesian Corruption Eradication Commission
Subscribe to:
Posts (Atom)
